Kantor Ombudsman Kolombia mengingatkan tentang bahaya dan pelanggaran hak para migran setelah Presiden baru Panama, Jose Raul Mulino, memutuskan akan memblokir jalur migran dengan membangun pagar berduri di Celah Darien. Menurut kantor ombudsman, pemerintah perlu menjamin perlindungan, akses ke kebutuhan dasar, dan tidak melakukan deportasi terhadap migran yang memenuhi syarat untuk mendapatkan suaka atau perlindungan internasional.
Keputusan Presiden Panama tersebut dikecam oleh kolombia karena berpotensi melanggar hak asasi manusia migran. Kantor Ombudsman Kolombia mendesak pemerintah Panama untuk mematuhi standar hak asasi manusia bagi para migran yang melewati jalur Darien. Pada Jumat lalu, keputusan Presiden Jose Raul Mulino untuk membangun pagar berduri di Celah Darien telah menyulut ketegangan dengan otoritas Kolombia.
Pihak berwenang Kolombia khawatir bahwa kebijakan tersebut akan menyebabkan migran menumpuk di kota-kota Kolombia sementara mereka mencoba menuju Amerika Serikat setiap tahun. Foto-foto yang diunggah oleh migran di media sosial menunjukkan pagar berduri yang dipasang di pohon, menghalangi perjalanan mereka menuju Panama.
Dalam kesepakatan dengan Mulino, Amerika Serikat setuju untuk menanggung biaya deportasi migran yang masuk ke Panama secara ilegal. Perjanjian ini bertujuan untuk mengurangi jumlah migran yang diselundupkan melalui Darien, jalur favorit menuju Amerika Serikat.
Pada pidato pertamanya sebagai presiden, Mulino berjanji untuk mencari solusi terhadap apa yang ia sebut sebagai “krisis kemanusiaan dan lingkungan hidup” yang sangat mahal. Dia menegaskan bahwa Panama tidak akan menjadi jalur terbuka bagi ribuan orang yang masuk secara ilegal, yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba dan manusia.
Lebih dari 197.000 orang telah menempuh perjalanan melintasi hutan dari Januari hingga Juni 2024, menghadapi ancaman organisasi kriminal, binatang buas, dan kondisi alam yang berbahaya. Sebagian besar migran berasal dari Venezuela, Ekuador, Kolombia, dan China.
Upaya pembatasan jalur migran oleh pemerintah Panama menimbulkan kekhawatiran atas hak dan keamanan para migran yang berani menyeberangi perbatasan demi mencari kehidupan yang lebih baik. Penting bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan yang sesuai dan menjamin akses ke kebutuhan dasar bagi para migran yang membutuhkan suaka atau perlindungan internasional.