Biodiesel adalah bahan bakar yang terbuat dari bahan-bahan organik, seperti minyak nabati, lemak hewani, atau minyak jelantah. Biodiesel dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan diesel tanpa perlu modifikasi mesin yang signifikan. Total pengeluaran yang dilakukan oleh BPDPKS dari tahun 2015 hingga 2023 mencapai Rp176,1 triliun. Lebih dari 90% dari jumlah tersebut diberikan kepada produsen biodiesel sebagai bentuk insentif agar mereka bisa menutup selisih antara harga indeks pasar biodiesel dengan solar.
Hanya sedikit persentase dana yang dialokasikan bisnis biodiesel untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti pelatihan bagi petani kecil dan beasiswa untuk anak-anak mereka. Persentase ini hanya sebesar 0,37% dan 0,27% masing-masingnya.
“Alokasi dana BPDPKS yang terlihat jelas menunjukkan preferensi kepada pengusaha kelapa sawit dan mengesampingkan para petani kecil secara sangat tidak seimbang,” ujar Putra Adhiguna, seorang analis dan direktur utama Energy Shift Institute.
Orang-Orang di Balik Kesuksesan Bisnis Biodiesel dan Sawit Konglomerat
Partisipasi individu terkait dan keluarganya dalam perusahaan-perusahaan Wilmar, Sinar Mas, dan Jhonlin dianggap telah mempermudah perolehan dana insentif. Sejumlah besar triliun rupiah, sehingga petani kecil tidak mendapatkan perhatian yang sepantasnya. Uang tersebut dipakai untuk memperkuat sektor biodiesel yang bersumber dari minyak kelapa sawit, yang terus diumumkan dengan semangat oleh pemerintah. Walaupun ada kemungkinan besar bahwa ini akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada lingkungan.
Istilah “orang dalam” di balik lancarnya bisnis biodiesel merujuk pada individu yang sedang atau pernah memiliki posisi penting di sektor publik, seperti presiden, pejabat tinggi pemerintah dan perusahaan negara, perwira tinggi polisi dan militer, serta politisi senior. Dalam kelompok ini juga termasuk keluarga dan orang-orang yang dekat dengan mereka. Mereka sering kali disebut sebagai politically exposed persons (PEP). Hasil penelitian dari LSM Auriga Nusantara dan Satya Bumi menunjukkan bahwa sekitar 18 orang pejabat teras dalam perusahaan-perusahaan terkemuka seperti grup Wilmar, Sinar Mas, dan Jhonlin teridentifikasi sebagai Pihak yang Berkepentingan dengan Posisi Pemerintahan (PEP).
Dalam grup Jhonlin, terdapat sembilan PEP. Grup Sinar Mas memiliki lima orang PEP, sedangkan Wilmar memiliki empat orang. Selama periode 2015-2023, total insentif bisnis biodiesel yang diberikan kepada ketiga grup tersebut mencapai Rp72,5 triliun oleh BPDPKS. Menurut laporan berjudul Politically Exposed Person Dalam Jejaring Biodiesel Indonesia yang dirilis oleh Auriga Nusantara dan Satya Bumi pada tanggal 13 Maret, hadirnya PEP dalam struktur kepengurusan atau sebagai pemilik manfaat diduga memiliki dampak terhadap jumlah subsidi yang diterima.
Kesimpulan
PEP dijelaskan sebagai individu yang telah diberikan kepercayaan mengelola bisnis biodiesel untuk menjabat dalam peran publik. Baik itu sebagai kepala pemerintahan, pejabat penting pemerintah dan BUMN, perwira tinggi dikepolisian dan militer, atau politisi senior. Orang ini memiliki anggota keluarga dan teman terdekat yang juga termasuk dalam kategori PEP.
Menurut dua LSM tersebut, di Indonesia tidak terdapat aturan yang jelas mengenai periode waktu yang diperbolehkan untuk pejabat publik yang telah pensiun menjalankan jabatan di perusahaan swasta.