Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo, baru-baru ini meminta Satgas Pemberantasan Judi Online menindak langsung pusat perjudian online yang dikelola kekuatan tersembunyi yang jarang menghadapi hukum. Dalam keterangannya, Benny menekankan perlunya komitmen politik pemerintah dalam memberantas perjudian online dengan memutus hubungan antara pengusaha perjudian dan pejabat korup. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya mengedukasi masyarakat tentang bahaya perjudian online dan mengarahkan kemajuan teknologi ke arah aktivitas yang produktif dan bermanfaat, bukan aktivitas yang merugikan.
Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Online (Satgas Pemberantasan Judi Online) di bawah kepemimpinan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Joko Widodo No.21 Tahun 2024 menyoroti upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perjudian online yang semakin meningkat di Indonesia. Inisiatif ini menandakan langkah signifikan dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh menjamurnya platform perjudian online, khususnya yang dioperasikan oleh jaringan terlarang yang beroperasi dengan impunitas.
Seruan Benny Susetyo untuk melakukan tindakan langsung terhadap pusat perjudian online yang dikelola oleh entitas bayangan menyoroti sifat kompleks industri perjudian online dan tantangan yang dihadapi dalam mengatur dan menegakkan hukum terhadap aktivitas tersebut. Keterlibatan pejabat korup dan organisasi kriminal dalam perdagangan gelap ini semakin mempersulit upaya pihak berwenang untuk mengekang perjudian online secara efektif. Dengan mendesak Satgas untuk menyasar operasi rahasia ini, Benny menggarisbawahi pentingnya membongkar infrastruktur yang memungkinkan perjudian ilegal berkembang di ranah digital.
Penekanan Benny pada pendidikan publik mengenai risiko yang terkait dengan perjudian online mencerminkan perlunya tindakan proaktif untuk melindungi individu yang rentan agar tidak menjadi korban iming-iming uang mudah dan perilaku adiktif. Dengan meningkatkan kesadaran mengenai dampak buruk perjudian online dan mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, pemerintah dapat memberdayakan masyarakat untuk membuat pilihan yang tepat dan melindungi diri mereka dari eksploitasi oleh operator perjudian yang tidak bermoral.
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Online menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan memobilisasi satuan tugas khusus untuk memerangi perjudian online, pemerintah menunjukkan tekadnya untuk mengatasi implikasi sosial, ekonomi, dan hukum dari aktivitas perjudian online yang tidak diatur. Melalui upaya terkoordinasi oleh lembaga penegak hukum, badan pengatur, dan pemangku kepentingan masyarakat, Satgas dapat secara efektif mengganggu operasi jaringan perjudian online terlarang dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Inisiatif yang dilakukan oleh Staf Khusus BPIP Benny Susetyo bekerja sama dengan Satgas Pemberantasan Judi Online dan pemerintah merupakan pendekatan multifaset untuk mengatasi momok perjudian online di Indonesia. Dengan menargetkan akar penyebab perjudian ilegal, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan menegakkan hukum terhadap aktivitas terlarang, upaya ini bertujuan untuk melindungi individu, menegakkan standar etika, dan mendorong tanggung jawab sosial di era digital. Ketika pemerintah terus memerangi perjudian online, sangat penting untuk mempertahankan upaya ini dan menyesuaikan strategi untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang dalam lanskap game online.