Jaksa penuntut menyebut Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, telah mengabaikan keberatan dari para menteri utama kabinetnya terkait kebijakan darurat militer yang diberlakukannya bulan lalu. Dokumen tuntutan sebanyak 83 halaman yang menuduh mantan menteri pertahanan, Kim Yong-hyun, menyatakan bahwa perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri keuangan Korsel pada saat itu telah menyampaikan keberatan mereka pada malam keputusan tersebut diambil oleh Yoon. Mereka mengekspresikan kekhawatiran mereka terhadap dampak ekonomi dan diplomatik dalam rapat kabinet yang diadakan oleh Yoon sebelum deklarasi darurat militer.
Perdana menteri saat itu, Han Duck-soo, mengungkapkan kekhawatirannya kepada Yoon dalam dokumen tuntutan yang dikutip dari AFP, Minggu (5/1). Han, yang kemudian menjadi penjabat presiden setelah Yoon dicopot dari jabatannya, namun akhirnya dimakzulkan oleh anggota parlemen dari pihak oposisi, menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon dan membawanya ke pengadilan.
Menteri Luar Negeri, Cho Tae-yul, juga menyatakan bahwa darurat militer akan memiliki dampak diplomatik dan dapat menghancurkan pencapaian yang telah dibangun oleh Korea Selatan selama 70 tahun terakhir. Sementara itu, penjabat presiden dan menteri keuangan, Choi Sang-mok, berpendapat bahwa keputusan ini akan berdampak sangat buruk bagi perekonomian dan kredibilitas negara.
Meskipun mendapat keberatan dari beberapa menterinya, Yoon tetap bersikeras bahwa tidak ada jalan mundur, dan bahkan menyatakan bahwa oposisi akan membuat negara ini hancur. Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menolak laporan jaksa tersebut dan menyatakan bahwa dakwaan tersebut tidak beralasan dan tidak didukung oleh bukti.
Yoon sendiri saat ini masih dalam proses penyelidikan atas tuduhan pemberontakan dan berpotensi menghadapi penahanan, penjara, atau bahkan hukuman mati. Sidang pemakzulan Yoon di Mahkamah Konstitusi dijadwalkan akan dimulai pada 14 Januari mendatang. Jika Kim Yong-hyun tidak hadir, persidangan akan tetap dilanjutkan tanpa kehadirannya.
Kekacauan politik di Korea Selatan dimulai pada 3 Desember ketika Yoon mengumumkan kebijakan darurat militer. Sejak saat itu, Yoon telah bersembunyi di kediamannya yang dijaga ketat oleh ratusan petugas keamanan untuk mencegah upaya penangkapan.
Dalam situasi yang rumit ini, Yoon terus mempertahankan keputusannya meskipun mendapat tentangan dari sebagian besar menteri kabinetnya. Bagaimanapun, nasib politik dan hukum Yoon masih menjadi tanda tanya besar di Korea Selatan.